News

Kerjasama Universitas Pamulang dan PERADIN

Serpong, 25 Juni 2020. Saat ini perkembangan dunia hukum baik dalam tatanan akademik maupun dalam tatanan praktik terus mengalami dinamika yang begitu tinggi. Dalam tataran akademik ilmu pengetahuan hukum terus mengalami perkembangan yang masif seiring perkembangan sosial masyarakat dan teknologi saat ini. Dalam tataran praktik persoalan-persoalan hukum di masyarakat terus meningkat. Kasus-kasus hukum baik dalam ranah perdata, pidana, maupun tata …

Read More »

BPW Peradin Banten Gelar Rapat Koordinasi dengan Seluruh BPC Peradin Se-Provinsi Banten

Tangsel, 6 Juni 2020. Badan Pengurus Wilayah Banten Persatuan Advokat Indonesia (BPW Peradin) menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Pengurus Badan Pengurus Cabang (BPC) Peradin se Provinsi Banten. Acara yang digelar pada hari Sabtu 6 Juni 2020 dilaksanakan di Kantor Sekertariat BPC Peradin Kota Tangerang Selatan. Acara Rakor tersebut dibuka oleh Ketua Umum BPW Peradin Banten Achmad Rivai N, S.H., M.H., …

Read More »

PENGUMUMAN (3 Desember 2010) : PERADIN TIDAK PERNAH MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ADVOKAT DAN/ATAU UJIAN ADVOKAT

No. : 092/KU/XII/2010/BPP.PERADIN                                                  Jakarta, 3 Desember 2010 Kepada Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Seluruh Indonesia PENGUMUMAN : PERADIN TIDAK PERNAH MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ADVOKAT DAN/ATAU UJIAN ADVOKAT Dengan hormat, Bersama ini kami PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (“PERADIN”), sejak dibentuknya Badan Pengurus Pusat PERADIN Periode 2009 – 2013 pada tanggal 13 November 2009, menyampaikan bahwa PERADIN tidak pernah dan tidak sedang: menyelenggarakan Pendidikan Advokat …

Read More »

Evaluasi Praktek Peradilan Korupsi dalam Membangun Efek Jera Korupsi

A. REFORMASI PERADILAN DUALISTIS DAN DISKRIMINATIF Reformasi di bidang peradilan khusus untuk tindak pidana korupsi di dorong oleh perkembangan perkara korupsi di Indonesia yang semakin meluas dan meningkat. Keterlibatan seluruh unsur tidak hanya Eksekutif dan legislatif namun sampai merambah ke area yudikatif semakin menguatkan kondisi korupsi semakin menggila. Fenomena penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasan merasuk dan merusak mental dan moral aparatur negara yang semakin banyak melakukan perbuatan …

Read More »

Deponeering sebagai Kewenangan Diskresi Jaksa Agung

Dikotomi calon jaksa agung terus bergulir dan komentar serta pendapat silih berganti bersahutan apakah calon Jaksa Agung Republik Indonesia sebaiknya berasal dari “orang dalam” (jaksa karir) atau “orang luar” (jaksa non karir) Kejaksaan menjadi isu yang hangat. Suatu hal yang dapat dimengerti ketika kalangan jaksa lebih menjagokan jaksa karir untuk menjadi Jaksa Agung karena dianggap memahami fungsi dan misi jaksa, …

Read More »